Created by Kolom Remaja Summer Bootcamp Participants
Penulis: Cika Thalita Nurul
Ilustrasi oleh: Kayla Jocelyne
Apa tugas seorang pejabat? Jawaban normatif bagi pertanyaan ini umumnya akan berkisar pada mengatur dan melayani masyarakat. Sayangnya, ketika kita mengamati kenyataan di sekeliling sulit untuk memberikan jawaban yang disertai contoh konkret baagi pertanyaan ini. Kendati demikian, beberapa waktu lalu, Wasekjen DPP PAN, Rosaline Irine Rumaseuw, mengusulkan adanya rumah sakit (RS) khusus pejabat negara mengingat mereka harus diistimewakan karena telah bekerja keras memikirkan negara dan rakyatnya.
Ketika mengudara, pemikiran ini memantik kegeraman masyarakat yang berjibaku dengan kegawatdaruratan COVID-19. Capai angka 34.379 pada tanggal 7 Juli 2021 berimbas pada bed occupancy rate (BOR), persentase tempat tidur yang terisi dari jumlah kapasitas tempat tidur yang tersedia di RS, di Indonesia jauh melebihi 60% sebagai angka ideal yang ditetapkan WHO. Seiring dengan itu, ular manusia yang menunggu kamar perawatan telah menjadi pemandangan lazim di depan rumah sakit, dan mencari RS kosong untuk orang-orang terdekat menjadi perjuangan yang dihadapi baik oleh pejabat maupun masyarakat awam seiring lonjakan kasus COVID-19. Berkaca pada semua kegawatdaruratan yang terjadi, maka sebenarnya tindakan istimewa untuk pejabat tidak diperlukan.
Mari berhenti sebentar untuk merenungkan bahwa kesetaraan sosial antar warga negara yang telah terkandung dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” hingga 75 tahun Indonesia berdiri masih menjadi bayang-bayang harapan. Implementasinya dalam pelayanan kesehatan yang telah diperjelas dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), ‘setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’, serta UU No. 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat 2, ‘setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau’ terinjak-injak oleh keinginan untuk mendapatkan hak istimewa.
Kita memang berbeda-beda. Dalam struktur sosial kita terbagi dalam beberapa kelompok sebagai akibat dari stratifikasi, pengelompokan penduduk secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Perkembangan zaman yang memperkaya perbedaan dalam masyarakat kemudian menjadikan praktik stratifikasi sosial lebih bervariasi dan akibatnya seseorang dapat masuk ke lapisan tertentu dari banyak aspek. Sebagai contoh, pejabat negara dapat menjadi lapisan tertinggi dalam suatu masyarakat atau ‘elit’ masyarakat karena menjadi pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi yang dihormati sekaligus seorang intelektual yang kebetulan memiliki aset kekayaan terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan. Stratifikasi sosial pada nyatanya tidak dapat dihilangkan karena perannya memberikan gambaran bagi individu dalam melihat kondisi masyarakat yang memberikan kemungkinan sekaligus batasan bagi masyarakat dalam berbagi hak istimewa dan berpindah lapisan seehingga kemudian solidaritas sosial diantara kelompok masyarakat yang merasa senasib menjadi lebih kuat.
Memang salah satu fungsi adanya pelapisan sosial adalah mempermudah pendistribusian hak istimewa, kendati demikian, tidak sepatutnya pejabat negara hanya mementingkan keuntungan kelompoknya hingga kemudian memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme demi mendapatkan hak istimewa dan kedudukan. Mungkin mereka lupa dengan pesan Uncle Ben dalam film Spiderman, with great power comes great responsibility, yang mengingatkan bahwa sejatinya posisi mereka di lapisan tertinggi datang sepaket dengan konsekuensi tugasnya.
Pejabat sebagai pelayanan publik harus menjalankan segala bentuk keinginan pelayanan umum dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanah UUD 1945 bukan malah menganggap diri sebagai penguasa dan mengagungkan hak istimewa yang didapatkan sementara rakyatnya berjibaku berjuang mencari sesuap nasi. Pemikiran beracun bahwa pemerintah adalah penguasa sadar tidak sadar menyebabkan terjadinya gap antara pemerintah dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, usulan RS untuk pejabat-nya Ibu Rosaline tak ayal mempertegas keberadaan jurang pemisah kelas sosial antara pejabat negara dan masyarakat dan melukai hati masyarakat yang tengah berjuang di tengah situasi serba darurat. Jua memperjelas keadaan bahwa pancasila acapkali hanya terasa di mulut tapi tidak dijunjung sepenuh hati apalagi diimplementasikan dengan tangan dan kaki.
REFERENSI
Bernie, M. (2021). Curhat Susah Dapat RS, Politikus PAN Minta Ada RS Khusus Pejabat – Tirto.ID. tirto.id. Retrieved July 8, 2021, from https://tirto.id/curhat-susah-dapat-rs-politikus-pan-minta-ada-rs-khusus-pejabat-ghxt
LaporCovid-19. (2021) Siaran Pers Diskusi Publik: Gagalnya Pemerintah Indonesia Menyelamatkan Rakyat. Retrieved July 8, 2021, from https://cms.laporcovid19.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-05_Siaran-Pers-Diskusi-Publik_-Gagalnya-Indonesia-Menyelamatkan-Rakyat_Final.pdf
Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Rajawali Pers.
Manik, J. (2021). Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat. Media.neliti.com. Retrieved July 12, 2021, from https://media.neliti.com/media/publications/130355-ID-kekuasaan-dan-kepemimpinan-sebagai-prose.pdf.
Moeis, S. (2008). Struktur Sosial: Stratifikasi Sosial. FPIPS UPI Bandung. Retrieved July 13, 2021, from: http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN__KULIAH__2.pdf
OECD (2021), Government at a Glance 2021. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1c258f55-en.
Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat. (2021). Keterisian Tempat Tidur (BOR) Berdasarkan Gejala dan Ruang Perawatan di Rumah Sakit. Retrieved July 8, 2021, from https://pikobar.jabarprov.go.id/distribution-healthcare
Saputra, M. (2021). Warga Banyak Ditolak Akibat Penuh, Usulan RS Khusus Pejabat Dinilai Cederai Keadilan | merdeka.com. merdeka.com. Retrieved July 8, 2021, from https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-banyak-ditolak-akibat-penuh-usulan-rs-khusus-pejabat-dinilai-cederai-keadilan.html.
Saputro, F. (2021). Usulan RS Untuk Pejabat Bertentangan dengan Pancasila |Republika Online. Republika Online. Retrieved July 9, 2021, from https://www.republika.co.id/berita/qvx7op396/usulan-rs-untuk-pejabat-bertentangan-dengan-pancasila.
Sumaryati, Sukmayadi, T., Triwahyuningsih, Susena. (2019). Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Retrieved July 12, 2021, from https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Insersi-Pendidikan-Antikorupsi-dalam-Mata-Kuliah-Pendidikan-Pancasila.pdf.
Welianto, A. (2021). Stratifikasi Sosial: Arti, Dasar, dan Jenisnya Halaman all – Kompas.com. KOMPAS.com. Retrieved July 12, 2021, from https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/16/090000069/stratifikasi-sosial-arti-dasar-dan-jenisnya?page=all.
Vilda. (2019). E-modul: Stratifikasi sosial. Direktorat Pembinaan SMA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved July 13, 2021, from: http://repositori.kemdikbud.go.id/19437/1/Kelas%20XI_Sosiologi_KD%203.3%20%282%29.pdf
